PPID PTA Bjm

Nomor	Nama Landasan Hukum	Keterangan	File
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
4	PERMA No. 2 Tahun 2011	PERMA No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
5	SK KMA No. 085 Tahun 2011	SK KMA No. 085 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Dan/Atau Pengadilan Negeri
6	Surat Edaran KIP No. 1 Tahun 2012	Surat Edaran KIP No. 1 Tahun 2012
7	PERKI No. 1 Tahun 2013	PERKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
8	PERKI No. 1 Tahun 2017	PERKI No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
9	PERKI No. 1 Tahun 2021	PERKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
10	Surat Keputusan Mahkamah Agung No 2-144/KMA/SK/VIII/2022	Surat Keputusan Mahkamah Agung No 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
Nomor	Nama Landasan Hukum	Keterangan	File